Jakarta, 23 Oktober 2024 – Peneliti dari Institut Energi Anak Bangsa (IEAB), Dr. Rasminto, memberikan pandangannya dalam acara “Launching Periode dan Diskusi Publik Energi Nasional” yang diselenggarakan oleh Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Indonesia. Acara yang bertajuk “Peran Mahasiswa dalam Menyongsong Masa Depan Kedaulatan Energi Indonesia pada Transisi Pemerintahan” ini menjadi platform diskusi penting mengenai isu strategis energi di Indonesia, terutama dalam konteks transisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pemaparannya, Dr. Rasminto mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya swasembada energi sebagai pilar utama ketahanan nasional. Beliau menyoroti bagaimana kedua sektor ini menjadi landasan dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi dan ancaman krisis global yang dapat mengganggu pasokan energi.
“Komitmen Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada energi adalah fondasi penting untuk menjaga ketahanan nasional. Jika kita berhasil, kita tidak hanya melindungi kedaulatan bangsa, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi dan politik yang lebih kuat,” jelas Dr. Rasminto. Menurutnya, tantangan global seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas energi semakin menuntut negara untuk menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan strategis.
Pentingnya Revisi UU Migas
Dalam konteks energi, Rasminto menyoroti betapa pentingnya memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi melalui kebijakan yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Salah satu langkah penting yang diusulkan adalah revisi UU Migas. “Revisi UU Migas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya energi kita, terutama minyak dan gas, dapat dilakukan secara lebih efektif dan adil,” tegasnya.
Dia juga menambahkan bahwa revisi UU Migas akan menjadi elemen kunci dalam mendorong kemandirian atau swasembada energi di Indonesia. “Pasal 33 UUD 1945 jelas mengamanatkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Revisi ini harus menjamin pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” jelas Dr. Rasminto.
Salah satu aspek yang menarik dalam paparan Dr. Rasminto adalah diskusi tentang fenomena “paradox of plenty”, atau yang lebih dikenal dengan istilah kutukan sumber daya alam. “Presiden Prabowo dalam bukunya, Paradoks Indonesia, menyinggung tentang kutukan sumber daya alam ini. Banyak negara yang kaya sumber daya alam seperti minyak dan gas justru mengalami performa ekonomi yang buruk dan tata kelola pemerintahan yang tidak efektif,” jelasnya. Kutukan ini, menurut Dr. Rasminto, merupakan tantangan yang harus diatasi dengan kebijakan yang bijaksana dan berfokus pada pembangunan jangka panjang.
Dalam konteks transisi energi global, Dr. Rasminto juga menyoroti pentingnya memanfaatkan sumber daya energi terbarukan yang dimiliki Indonesia. “Kita memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar—tenaga surya, angin, dan panas bumi. Pemerintah harus lebih serius dalam mendorong pengembangan energi ini agar kita tidak hanya bergantung pada minyak dan gas,” tambahnya.
Selain itu, Dr. Rasminto menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mendorong perubahan kebijakan energi yang lebih baik. Menurutnya, peran aktif generasi muda, terutama mahasiswa, sangat penting untuk mendorong perubahan di sektor energi. “Mahasiswa adalah agen perubahan. Mereka harus memahami isu-isu strategis terkait energi dan mendorong perubahan yang dibutuhkan agar Indonesia bisa mencapai kedaulatan energi,” ujar Dr. Rasminto. Dia mendorong mahasiswa untuk lebih terlibat dalam diskusi dan advokasi kebijakan energi, serta menjadi penggerak inovasi di sektor energi terbarukan.
Lebih lanjut, Rasminto optimis bahwa visi Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai Macan Asia bisa terwujud jika kemandirian energi tercapai. “Gagasan Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai Macan Asia adalah visi yang ambisius, namun sangat mungkin dicapai jika kita mampu mengelola sumber daya alam dengan baik dan memperkuat ketahanan energi kita,” tegasnya.
Namun, dia juga mengingatkan bahwa revisi UU Migas harus dilakukan dengan transparansi dan melibatkan semua pemangku kepentingan. “Kita harus memastikan bahwa revisi ini tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemandirian energi harus diiringi dengan distribusi hasil yang adil, sehingga tidak ada ketimpangan yang memperparah fenomena kutukan sumber daya alam tersebut,” jelas Dr. Rasminto.
Menutup paparannya, Dr. Rasminto menekankan bahwa dengan dukungan kebijakan yang tepat dan implementasi program yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai swasembada energi dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Pemerintah perlu serius dalam menjalankan visi ini, dan dengan komitmen kuat dari Presiden Prabowo serta dukungan seluruh elemen masyarakat, kita bisa mewujudkan kedaulatan yang sesungguhnya bagi bangsa ini,” tutupnya.
